Anggaran IKN tahun 2025 dikabarkan diblokir sementara sehingga menghambat pembangunan IKN. Jadilah yang pertama memberikan komentar. Silakan masuk atau daftar akun untuk menggunakan fitur komentar.

Bahasa yang kacau pada gilirannya membuat nalar kian kacau. Bangsa yang nalarnya kacau jangan harap mencapai zaman emas.

JAKARTA, KOMPAS - Mantan Kepala Satuan Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro dikenakan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atas kasus dugaan pemerasan terhadap anak bos Prodia.

JAKARTA, KOMPAS – Kinerja para menteri dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai perlu dievaluasi. Meski demikian, tidak ada yang mengetahui kapan pergantian atau reshuffle menteri sebagai ...

JAKARTA,KOMPAS - Komisi Yudisial atau KY terancam tidak mampu memenuhi permintaan Mahkamah Agung untuk dapat mengisi kekosongan 19 hakim agung dan hakim ad hoc untuk tingkat kasasi/peninjauan kembali ...

JAKARTA, KOMPAS – The results of an independent investigation by the National Human Rights Commission or Komnas HAM into the shooting of a car rental boss at the rest area kilometer 45 Tangerang, ...

JAKARTA, KOMPAS – Meski ada pemblokiran anggaran pada Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN, hal itu dinilai tidak akan mengganggu jalannya program. Dukungan ...

Ada 257 program studi di empat perguruan tinggi negeri di Surabaya, Jawa Timur, yang menerima calon mahasiswa melalui jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. SURABAYA, KOMPAS - Empat perguruan ...

JAYAPURA, KOMPAS — Sejumlah kecelakaan laut terjadi di wilayah perairan selatan Papua, khususnya perairan Asmat hingga Mimika. Kondisi arus kuat di perairan sekitar muara sungai semakin menjadi ...

MEDAN, KOMPAS – Tiga warga ditetapkan menjadi tersangka terkait bentrokan dengan prajurit Resimen Artileri Pertahanan Udara 2/Sisingamangaraja di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Puluhan ...

JAKARTA, KOMPAS - Istana menegaskan efisiensi anggaran tidak berdampak pada pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya untuk aparatur sipil negara. Para pegawai dipastikan tetap akan menerima hak ...

Ketika kebijakan pemerintah menuai protes publik dan Presiden Prabowo Subianto mencabutnya, bukan menteri atau pembantu Presiden di Istana yang merilisnya ke publik. Penjelasan justru kerap hadir dari ...